Munafri Arifuddin Tegaskan Pemilihan RT/RW 2025 Harus Demokratis
 |
| Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin |
POS MAKASSAR, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) bersiap menggelar Pemilihan Ketua RT dan RW Serentak Tahun 2025 di seluruh wilayah kota. Momentum ini menjadi ajang penting bagi warga untuk berpartisipasi langsung memilih pemimpin lingkungan yang dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warganya.
Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2025 untuk Ketua RT, dan 8 Desember 2025 untuk Ketua RW.
Appi: RT/RW Harus Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan berjalan efektif, transparan, dan sesuai aturan, agar menghasilkan sosok RT dan RW yang benar-benar bekerja untuk masyarakat.
“Yang kita butuhkan adalah bagaimana RT/RW ini menjadi bagian dari pemerintah yang mampu melaksanakan seluruh tugas pokok dan menerjemahkan program unggulan hingga ke masyarakat,” tegas Munafri.
Rapat koordinasi di Balai Kota dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda, kepala dinas, camat, lurah, hingga aparat keamanan. Pemerintah ingin memastikan pesta demokrasi tingkat warga berlangsung sukses, tertib, dan bermartabat.
Munafri menegaskan bahwa RT dan RW memiliki peran penting dalam menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat.
“Pemilihan ini bukan sekadar seremonial. Kita butuh tokoh masyarakat yang dikenal, punya visi, dan siap bekerja di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar pelayanan publik tidak bersifat diskriminatif.
“Tidak boleh ada yang memilah-milah warga. RT/RW harus adil dan melayani semua,” tambahnya.
Bangun Kolaborasi dan Partisipasi Warga
Munafri menilai, pemilihan RT/RW adalah proses pembelajaran politik masyarakat untuk memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput.
“Ini bagian dari proses belajar berdemokrasi. Kita ingin masyarakat terlibat aktif, bukan apatis,” jelasnya.
Ia berharap para Ketua RT dan RW terpilih nantinya segera menjalin kolaborasi erat dengan lurah di wilayah masing-masing, agar program unggulan Pemkot tersampaikan hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
Wali Kota juga mengingatkan pentingnya gotong royong dan partisipasi warga, terutama dalam menjaga lingkungan di musim hujan.
“Jangan karena sibuk pemilihan, lalu lupa kebersihan. Satgas harus kerja maksimal membersihkan saluran air,” pesannya.
Tahapan Lengkap Pemilihan RT/RW Makassar 2025
BPM Makassar menetapkan tahapan pemilihan berlangsung mulai 12 November hingga 11 Desember 2025, mencakup sosialisasi, pendaftaran calon, hingga penetapan hasil.
Berikut jadwal lengkapnya:
- 12–13 November: Sosialisasi juknis pemilihan
- 14 November: Penerbitan SK panitia pelaksana
- 15–16 November: Pendataan wajib pilih
- 17 November: Pengumuman daftar wajib pilih
- 22–24 November: Pendaftaran calon RT/RW
- 26 November: Pencabutan nomor urut calon
- 27 November: Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kampanye terbatas (27–29 November)
- 3 Desember: Pemilihan Ketua RT
- 8 Desember: Pemilihan Ketua RW
- 11 Desember: Penetapan Ketua RW terpilih
Kepala BPM Makassar A. Anshar menjelaskan, pemilihan RT/RW 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2025 tentang tata cara pemilihan Ketua RT dan RW, serta SK Wali Kota mengenai petunjuk teknis pelaksanaan.
“Program ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya, dengan mengembalikan mekanisme pemilihan RT/RW ke tangan warga,” ujar Anshar.
Sosialisasi peraturan ini dilakukan serentak di 15 kecamatan, melibatkan unsur Tripika, DPRD, lurah, tokoh masyarakat, dan perwakilan KPU.
Pemilihan RT/RW 2025 bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi wujud nyata komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lingkungan.
Munafri berharap seluruh warga dapat menjaga kondusifitas dan menjadikan momentum ini sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota demokratis, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan transparan.
“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dijalankan secara demokratis, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Munafri.